Dirjen Otda usul Menpan undur waktu pengalihan eselon tingkat daerah

Penyederhanaan tentu tidak dapat kita lakukan dalam satu kali pukul saja, karena akan menimbulkan turbulensi yang cukup besar nanti dalam tata kelola birokrasi di pemerintahan daerahJakarta (ANTARA) - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo dapat mengundurkan waktu penyelesaian pengalihan jabatan eselon III dan IV di tingkat daerah.Menurut Akmal, kondisi karakteristik daerah yang asimetris (tidak sama) hingga adanya situasi bencana non-alam COVID-19 menjadi penyebab lambatnya pengalihan jabatan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. "Ini menyebabkan beberapa langkah yang dilakukan pemerintah daerah tidak maksimal. Oleh karenanya kami mengusulkan kepada Kemenpan-RB, kiranya dapat memperpanjang masa penyederhanaan birokrasi pengalihan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional untuk provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan akhir Desember 2021," kata Akmal dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi secara virtual di Jakarta, Selasa. Baca juga: Menpan RB tegaskan target pemangkasan eselon tidak diundurBaca juga: Menpan RB: ASN administrasi disiapkan mengisi kekurangan tenaga teknis Akmal mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah-langkah reformasi birokrasi yang merupakan visi-misi dan arahan langsung dari Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, Kemendagri menyarankan agar pemberlakuan nya disesuaikan secara bertahap dengan menyesuaikan pada kondisi yang terjadi saat ini. "Penyederhanaan tentu tidak dapat kita lakukan dalam satu kali pukul saja, karena akan menimbulkan turbulensi yang cukup besar nanti dalam tata kelola birokrasi di pemerintahan daerah," ujar dia. Akmal mengatakan Kemendagri pada tahap pertama sudah mengarahkan penyederhanaan pada organisasi perangkat daerah yang membidangi perizinan dan investasi dan seluruh pejabat pengawas eselon IV di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ia mengatakan ada 21.954 jabatan (8,15 persen) jabatan pengawas yang dialihkan ke jabatan fungsional dari total 269.174 jabatan pengawas di seluruh 34 Provinsi dan 514 Kabupaten, dan Kota se-Indonesia. "Memang hanya 8,15 persen, tapi kami katakan, ini baru tahap pertama. Sangat terbuka peluang untuk kita melakukan penyederhanaan pada tahapan berikut dengan perspektif yang mungkin akan kami komunikasikan lebih intens dengan teman-teman Menpan-RB," kata Akmal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan target pemangkasan eselon menjadi dua level dalam reformas birokrasi tidak dapat diundur ke akhir Desember 2021. Hal itu ia sampaikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi yang berlangsung virtual di Jakarta, Selasa. "Tadi Pak Dirjen Otda menyampaikan minta diundur, saya kira waktu satu tahun sudah cukup untuk ini. Kalau memang tidak mau atau tidak bisa, ya enggak ada masalah. Nanti juga kami laporkan kepada Bapak Presiden mengenai Reformasi Birokrasi," ujar Tjahjo. Maka realisasi masa satu tahun, atau berakhir Desember 2020, menurut Tjahjo, sudah cukup maksimal untuk menyelesaikan kompleksnya permasalahan mulai dari perencanaan, rekrutmen kepegawaian, sistem merit, tunjangan kesejahteraan, dan sebagainya di dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi itu. "Saya kira target satu tahun ini sudah bisa maksimal," ujar Tjahjo. Baca juga: Wapres: 40 K/L telah sederhanakan struktur eselonBaca juga: Menpan-RB berharap parpol komitmen tak gerakkan ASN bantu katrol suara  Pewarta: Abdu FaisalEditor: Tasrief TarmiziCOPYRIGHT © ANTARA 2020 Let's block ads! (Why?)

Dirjen Otda usul Menpan undur waktu pengalihan eselon tingkat daerah
Penyederhanaan tentu tidak dapat kita lakukan dalam satu kali pukul saja, karena akan menimbulkan turbulensi yang cukup besar nanti dalam tata kelola birokrasi di pemerintahan daerahJakarta (ANTARA) - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo dapat mengundurkan waktu penyelesaian pengalihan jabatan eselon III dan IV di tingkat daerah.Menurut Akmal, kondisi karakteristik daerah yang asimetris (tidak sama) hingga adanya situasi bencana non-alam COVID-19 menjadi penyebab lambatnya pengalihan jabatan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. "Ini menyebabkan beberapa langkah yang dilakukan pemerintah daerah tidak maksimal. Oleh karenanya kami mengusulkan kepada Kemenpan-RB, kiranya dapat memperpanjang masa penyederhanaan birokrasi pengalihan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional untuk provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan akhir Desember 2021," kata Akmal dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi secara virtual di Jakarta, Selasa. Baca juga: Menpan RB tegaskan target pemangkasan eselon tidak diundurBaca juga: Menpan RB: ASN administrasi disiapkan mengisi kekurangan tenaga teknis Akmal mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah-langkah reformasi birokrasi yang merupakan visi-misi dan arahan langsung dari Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, Kemendagri menyarankan agar pemberlakuan nya disesuaikan secara bertahap dengan menyesuaikan pada kondisi yang terjadi saat ini. "Penyederhanaan tentu tidak dapat kita lakukan dalam satu kali pukul saja, karena akan menimbulkan turbulensi yang cukup besar nanti dalam tata kelola birokrasi di pemerintahan daerah," ujar dia. Akmal mengatakan Kemendagri pada tahap pertama sudah mengarahkan penyederhanaan pada organisasi perangkat daerah yang membidangi perizinan dan investasi dan seluruh pejabat pengawas eselon IV di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ia mengatakan ada 21.954 jabatan (8,15 persen) jabatan pengawas yang dialihkan ke jabatan fungsional dari total 269.174 jabatan pengawas di seluruh 34 Provinsi dan 514 Kabupaten, dan Kota se-Indonesia. "Memang hanya 8,15 persen, tapi kami katakan, ini baru tahap pertama. Sangat terbuka peluang untuk kita melakukan penyederhanaan pada tahapan berikut dengan perspektif yang mungkin akan kami komunikasikan lebih intens dengan teman-teman Menpan-RB," kata Akmal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan target pemangkasan eselon menjadi dua level dalam reformas birokrasi tidak dapat diundur ke akhir Desember 2021. Hal itu ia sampaikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi yang berlangsung virtual di Jakarta, Selasa. "Tadi Pak Dirjen Otda menyampaikan minta diundur, saya kira waktu satu tahun sudah cukup untuk ini. Kalau memang tidak mau atau tidak bisa, ya enggak ada masalah. Nanti juga kami laporkan kepada Bapak Presiden mengenai Reformasi Birokrasi," ujar Tjahjo. Maka realisasi masa satu tahun, atau berakhir Desember 2020, menurut Tjahjo, sudah cukup maksimal untuk menyelesaikan kompleksnya permasalahan mulai dari perencanaan, rekrutmen kepegawaian, sistem merit, tunjangan kesejahteraan, dan sebagainya di dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi itu. "Saya kira target satu tahun ini sudah bisa maksimal," ujar Tjahjo. Baca juga: Wapres: 40 K/L telah sederhanakan struktur eselonBaca juga: Menpan-RB berharap parpol komitmen tak gerakkan ASN bantu katrol suara  Pewarta: Abdu FaisalEditor: Tasrief TarmiziCOPYRIGHT © ANTARA 2020 Let's block ads! (Why?)